Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali akan diadukan ke UNESCO. Yayasan Bhakti Loka selaku pengelola Kelenteng Poncowinatan sedang mempersiapkan pengaduan ke United Nations Educational and Cultural Organization (UNESCO). Langkah serupa sebelumnya dilakukan Komisi II DPRD Kota Yogyakarta karena pemkot dinilai tak acuhkan persoalan cagar budaya.

Kuasa hukum Yayasan Bhakti Loka,Mulyadi mengatakan, seluruh berkas yang diperlukan tengah dipersiapkan. Berkas-berkas tersebut akan segera diserahkan ke Kantor Perwakilan UNESCO di Jakarta.”Bila pemkot tetap bersikukuh,UNESCO adalah jalan yang kami tempuh. Kalau Dewan melaporkan dari sisi budayanya,kami resmi secara hukum,” tandasnya kemarin.

Yayasan Bhakti Loka telah mengajukan kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Dalam gugatan, mereka mempersoalkan penerbitan izin mendirikan bangun bangunan (IMBB) Sekolah Budya Wacana di atas tanah yang dikuasai kelenteng oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Sekarang ini proses peradilan sudah memasuki tahap empat yakni duplik atau jawaban atas pembelaan. Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta Basuki Hari S mengungkapkan, keberadaan Kelenteng Poncowinatan belum ada dokumen yang menetapkan sebagai benda cagar budaya.

Hal ini didasarkan pada surat Dinas Kebudayaan Provinsi DIY No 432/996 perihal data benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Aturan ini dipertegas dengan Surat Depbudpar No 242/ DIT.PP/ SP/ 3.III/ 2008.Selain dua regulasi tersebut, dasar penerbitan IMBB oleh pemkot juga didasarkan pada hasil penelitian Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala DIY dan pemantauan di lapangan.

Pemkot berargumen bahwa bangunan yang dirobohkan adalah bangunan baru yang telah direnovasi pada 1970 dan 2003.Karena itu,bangunan tersebut bukan cagar budaya.Tiga alasan ini masuk dalam duplik pemkot di persidangan. (arif budianto)

YOGYAKARTA - Pembongkaran sebagian bangunan yang ada di Kelenteng Poncowinatan, Yogyakarta, berbuntut gugatan terhadap Dinas Perizinan Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pasalnya, bangunan yang seharusnya mendapat perlindungan sebagai benda cagar budaya itu dirusak dan dibangun kembali tanpa izin dan sepengetahuan pengelola, yaitu Yayasan Bhakti Loka, tapi mendapat izin dari Dinas Perizinan.

“Bangunan yang dibongkar itu dulu pernah digunakan sebagai sekolah Tiong Hoa Hak atau Sekolah Modern Pertama di Yogyakarta,” kata Mulyadi, pengacara dan konsultan hukum Yayasan Bhakti Loka, saat membacakan gugatan di PTUN Yogyakarta kemarin.

Dalam gugatan yang diajukan, disebutkan bahwa Kelenteng Poncowinatan yang berada di Kelurahan Cokrodirjan, Jetis, Yogyakarta, merupakan salah satu benda cagar budaya. “Tindakan Yayasan Budya Wacana merobohkan bangunan bersejarah telah diprotes oleh beberapa elemen. Karena diabaikan, kami menempuh jalur hukum,” kata Mulyadi.

Sesuai dengan data yang ada, tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat atas nama China Temple, dan tercatat di kadaster Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sejak tahun 1923.

Kelenteng Zeng Ling Gong atau yang dikenal dengan nama Kwan Tie Bio merupakan benda cagar budaya yang kini dimanfaatkan untuk sekolah Budya Wacana dan pernah digunakan sebagai gedung Sekolah Tiong Hoa Hak atau Sekolah Modern Pertama di Yogyakarta.

Pengurus Yayasan Bhakti Loka, Ziput, mengatakan Kelenteng Poncowinatan jelas merupakan benda cagar budaya yang harus dilindungi. “Tindakan Yayasan Budya Wacana merobohkan sebagian bangunan kelenteng mendapat izin dari pemerintah kota. Maka yang kita gugat adalah Dinas Perizinan Kota dulu,” katanya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, yang mengetahui proses perizinan pembongkaran bangunan kelenteng itu belum mau berkomentar. “Saya lagi di lapangan. Saya belum bisa berkomentar,” tuturnya. MUH SYAIFULLAH
]]> http://niekezulfahanum.wordpress.com/2008/11/29/pembongkaran-kelenteng-poncowinatan-di-ptun-kan/feed/ 0 niekezulfahanum http://niekezulfahanum.wordpress.com/2008/11/29/wkma-non-yudisial-tutup-diklat-cakim-angkatan-iii/ http://niekezulfahanum.wordpress.com/2008/11/29/wkma-non-yudisial-tutup-diklat-cakim-angkatan-iii/#comments Sat, 29 Nov 2008 04:16:24 +0000 Nieke Zulfahanum http://niekezulfahanum.wordpress.com/?p=23 ]]> CIAWI-HUMAS. “Diklat Cakim ini terlalu singkat, yang dulu dilakukan selama 8 bulan, walaupun secara materi pemadatan tidak kalah. Dibandingkan diklat Cakim di Perancis selama 3 tahun”, demikian simpaikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Harifin A. Tumpa, hari ini (22/11) dalam acara penutupan Diklat Calon Hakim Angkatan ke III di gedung Pusdiklat Mahkamah Agung, Megamendung, Ciawi.

Selanjutnya, Harifin juga meminta kepada Kepala Badan Diklat Litabng MA, untuk memikirkan kembali anggaran dan kurikulum Diklat untuk di masa mendatang. Diklat ini diberikan hanya sekadar untuk bisa termotivasi agar bisa dikembangkan. Tugas saudara yang akan memperluas wawasan saudara sendiri, yaitu bagaimana perilaku saudara dilapangan nanti, ujarnya.

Dalam laporannya, Kepala Pusat Diklat Mahkamah Agung, Supandi menyatakan, bahwa penyelenggaraan diklat ini berjumlah 496 orang cakim dengan rincian : 244 dari Peradilan Umum, 1 orang tidak dapat mengikuti Diklat karena telah mendapat disiplin berat dari Mahkamah Agung, 3 orang yang ditunda kelulusannya. 226 orang Cakim dari Pengadilan Agama, dan 26 orang Cakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Seharusnya, diklat ini dilaksanakan selama 3 bulan, akan tetapi keterbatasan anggaran maka kegiatan Diklat Cakim Angkatan III ini, hanya dilaksanakan selama 6 minggu dengan jam belajar mulai pukul 08.00 – 22.00 WIB ini dimulai dari tanggal 12 Oktober – 22 November 2008.

Kapusdiklat juga mengumumkan 3 orang Cakim peserta terbaik dari masing-masing Badan Peradilan. Dari Pengadilan Umum, peserta terbaik pertama, Ersin, Cakim dari PN. Singkawang; peserta terbaik kedua, Nugraha Medika Prakasa, Cakim dari PN. Metro; peserta terbaik ketiga, Doi MelvCakim, Cakim dari PN. Tangerang. Peserta terbaik dari Pengadilan Agama, terdiri dari: pserta terbaik pertama, Asep Ridwan, Cakim PA. Sukabumi; peserta terbaik kedua, Hayatul Maqi, Cakim PA. Banten; peserta terbaik ketiga, Hermin Srimulani, Cakim PA. Malang. Peserta terbaik dari Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari : peserta terbaik pertama, Achdiyat Eko, Cakim dari PTUN. Jambi; peserta terbaik kedua, Anang Suseno Hadi, Cakim PTUN. Mataram; peserta terbaik ketiga, Chaterina Junita, Cakim PTUN. Surabaya.

Dalam kesempatan itu pula disampaikan kesan dan pesan oleh salah seorang peserta Diklat Cakim Angkatan ke III yang diwakili oleh Harifin yang juga selaku Ketua Senat Diklat Cakim Angkatan III, Cakim yang berasal dari PA. Yogyakarta, menyatakan; bahwa peserta sangat bangga menjadi bagian dari MA dan sangat bangga karena dipilih sebagai generasi pertama menempati gedung pusdiklat teknis peradilan. Hal tersebut sesuatu yang wajib disyukuri dan sesuatu hal wajib dibayar dengan ethos kerja yang lebih baik. Perasaan bangga terhadap pimpinan, Hakim Agung, para instruktur, para pendamping diklat yang secara langsung telah membimbing kami sebagai peserta diklat cakim. Betapa sahabat-sahabat kami cenderung arif dengan kondisi dan fasilitas yang ada dan disamping itu juga memiliki ethos kebersamaan dan ditempat ini kita menemukan kebersamaan dan merasa bangga. Mudah-mudahan kebersamaan yang telah dibayar ini menjadi bagian yang tidak terlupakan, ujarnya.

Penutupan Diklat Cakim ini ditandai dengan dilepasnya tanda peserta secara simbolis peserta Diklat oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.(jup)

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan tugas tertentu, diperlukan perpanjangan batas usia pensiun bagi jabatan eselon I tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:   1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

(1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.

(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan:

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

1. jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; atau

2. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

1. jabatan struktural Eselon I;
2. jabatan struktural Eselon II;

3. jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;

4. jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau

5. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;

c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

1. jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran; atau
2. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

(3) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu.

(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
b. memiliki kinerja yang baik;
c. memiliki moral dan integritas yang baik; dan
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter.

(5) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 141.

Fungsi dan tugas Hakim adalah mengadili, yang memberikan kewenangan dan kekuasaan yang sangat besar kepada Hakim yaitu memberi keadilan. Dalam kekuasaan yang dimilikinya terkandung unsur kelalaian, sesuai amanah nenek moyang kita, bahwa “kuoso iki nggendong lali” atau “power tend to corrupt”. Hal itu termasuk juga kekuasaan yang dimiliki oleh Hakim beserta personil Pengadilan lainnya. Dari sifat hakekat kekuasaan tersebut dalam pelaksanaan fungsi dalam tugas Hakim, terdapat potensi terjadi penyimpangan, yang dapat berupa perbuatan tercela, kekeliruan tehnis serta pelanggaran hukum, ungkap Iskandar Kamil.

Dalam paparannya, beliau juga menegaskan, bahwa untuk mendukung para Hakim agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya, mengiliminir kefanaannya dan menangkal segala bentuk intervensi, perlu dilakukan upaya-upaya antara lain : pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang sepadan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas, pendidikan dan pembinaan yang cukup, norma-norma baku dan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban, perlindungan atas pelecehan tugas hakim, pengawasan sebagai suatu sistem control, pembebasan dari tuntutan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan, penghargaan bagi yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran serta meningkatkan budaya hukum masyarakat.

Selain membahas tentang hal-hal tersebut diatas (jati diri Hakim), dengan lugas dan tegas disertai dengan “joke” yang membuat peserta tidak mengantuk, dipaparkan juga tentang kedudukan Hakim, Tri Prasetya Hakim Indonesia, azas kekeluargaan, kode etik profesi Hakim, pedoman perilaku Hakim serta konsep program sosialisasi pedoman perilaku Hakim.

Pedoman Perilaku Hakim telah disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 104 A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Penegakan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007.

Diakhir paparannya, Iskandar Kamil menegaskan; “ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pedoman perilaku Hakim, sebagian telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Namun semua rumusannya sudah diatur dalam ajaran agama, sehingga bagi yang telah mengamalkan ajaran agama sebenarnya dengan sendirinya sudah mengamalkan pedoman perilaku Hakim. Jatidiri Hakim hanya dapat dipertahankan oleh para Hakim sendiri dengan menjaga martabat dan kehormatannya”.(Tim Rakernas 2008)

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Galuh Saputra, (45 tahun).

Kewarganaegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Kantor Pemerintah daerah

Kulon Porogo)

Alamat : Dusun Wonosari, Desa Negasari, Sedayu, Kulon Progo.

Dengan ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan dengan ini memberikan kuasa kepada yang akan disebut dibawah ini :

FEBY PUSPITASARI, S.H.

HARIADI, S.H.

Keduanya adalaah warganegara Indonesia yang bekerja sebagai Advokat pada Kantor FEBY &PARTENERS,Jl. Melati 1, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Kode Pos 55281 dan dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-saama.

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi kusasa mengajukan Gugatan melawan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo karena menerbitkan Surat Keputusan Nomor 223 Tahun 2004, tentang Pembatalan Pemilihan Kepala Desa Negasari , Kecaamaatan Sedayu, Kabupaten Kulon Progo yang merugikan Pemberi kuasa.

Serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara tersebut di atas.

Mengenai hal ini, untuk dan atas nama pemberi kusa menghadap di muka Pengadilan Tata Usaha Negara serta Badan-badan Kehakiman dan instansi lain, mengajukna permohonan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hokum dijalankan dan diberikan oleh seorang penerima kuasa, menerima uang da menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasaa, naik apel, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Pemberi kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi ( dapat dilimpahkan kpada oraag lain)dan mulai berlaku sejak kami ditandatangani.

Yogyakarta, 04 November 2004

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

FEBY PUSPITASARI, S.H. GALUH SAPUTRA

HARIADI, S.H.

]]> http://niekezulfahanum.wordpress.com/2008/11/15/contoh-surat-kuasa/feed/ 0 niekezulfahanum http://niekezulfahanum.wordpress.com/2008/11/15/surat-kuasa/ http://niekezulfahanum.wordpress.com/2008/11/15/surat-kuasa/#comments Sat, 15 Nov 2008 07:16:59 +0000 Nieke Zulfahanum http://niekezulfahanum.wordpress.com/?p=7 ]]> Pada era reformasi ini segala tindakan harus hati-hati karena seiring kesadaran masyarakat akan hukum semakin tinggi juga masyarakat sekarang ini semakin kritis dalam menghadapi permasalahan hukum diantaranya adalah apabila keluar suatu Surat Keputusan dari Instansi pemerintah yang tidak berkenan pada diri mereka, mereka dengan segera akan mengambil tindakan hukum salah satunya dengan mengajukan gugatan tata usaha Negara terhadap surat keputusan pejabat itu. Hal ini dapat dilakukan baik oleh pihak yang langsung terkena tuindakan itu ataupun pihak yang secara tidak langsung terkena akibat dari dikeluarkannya suatu surat keputusan itu.

Biasanya disini yang akan menjadi objek dari suatu gugatan tersebut adalah suatu Surat Keputusan yang sudah bersifat tertulis, konkrit, individual dan final.

Bagi mereka yang akan melakukan tindakan dalam menghadapi suatu keputusan tersebut ada yang mereka maju sendiri ataupun ada yang diwakilikan pada kuasa hukumnya.

Kita di sini akan membicarakan apabila maju dengan menggunakan jasa seorang kuasa hukum atau advokat atau ketika pejabat yang selalu berkedudukan sebagai Tergugat hamper selalu diwakili oleh kuasanya yaitu Kepala Biro Bagian Hukum pada instansi terkait.

Permasalahannya apakah surat kuasa itu ?

Apakah dibenarkan ?

Dan apa saja yang haarus ada dalam suatu surat kuasa?

Untuk menjawab itu kita lihat pada pasal 57 UU No. 5 Tahun 1986.

Surat kuasa adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi kusa dan Penerima kuasa yang berisi tentang pemberian wewenang kepada penerina kuasa untuk melakukan tindakan yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan untuk mewakili kepentingannya menurut hokum

Di sini jelas bahwa kuasa itu dibenarkan.

Unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa adalah

1. Judul,
2. Identitas pemberi kuasa ,
3. Pernyataan pemberian kuasa ,
4. Identitas penerima kuasa,
5. Kompetensi penerima kuasa,
6. Wewenang substitusi,
7. Tempat dan tanggal pembuatan surat kuasa.
8. Tandatangan sipemberi dan si penerima kuasa diatas materai cukup.

Unsur-unsur diatas yang biasanya ada dalam suatu surat kuasa.

Mahkamah Agung memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengimplementasian teknologi informasi, sehingga dalam Rakernas 2008, MA mengusung thema Modernisasi Pengadilan Indonesia.

Menurut Bagir Manan, teknologi informasi akan memberikan dampak adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi ini diyakini Ketua MA akan dapat mempengaruhi perilaku hakim. Bagir Manan memberikan ilustrasi bahwa dengan dimuatnya putusan dalam situs internet, sebagai wujud transparansi, akan mendorong hakim untuk membuat putusan secara lebih hati-hati dan berkualitas.

Ketika ditanya soal hambatan dalam upaya pembaruan peradilan khususnya mengenai implementasi teknologi informasi di peradilan, Ketua MA menjawab bahwa hambatan utama adalah penyediaan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi.

“Kita membutuhkan orang yang tidak hanya menguasai teknologi informasi tetapi juga mencintai profesinya, dan itu bukan hal yang mudah”, ungkapnya kepada Metro TV.

Ia pun mengakui bahwa upaya keterbukaan informasi di pengadilan baru berlangsung selama satu tahun, yakni ketika dilangsungkannya Rakernas 2007 di Makassar. Namun sesungguhnya ide tentang akses publik terhadap informasi di pengadilan ini telah dicananngkan dalam cetak biru pembaruan MA sejak tahun 2003.

Menjawab pertanyaan apakah yang menjadi indikasi dari keberhasilan upaya pembaruan tersebut, Bagir Manan menyatakan bahwa indikatornya adalah publik dapat mendapatkan pelayanan yang bagus setiap saat, dan secara internal aparatur peradilan menunjukan sikap yang lebih disiplin, memberikan pelayanan lebih cepat dan bermutu.

Terkait dengan upaya pembaruan ini, Ketua MA menegaskan bahwa pada tahun 2009 MA membuat target penyelesaian perkara paling lambat 2 tahun.(Tim Rakernas 2008)